Yamaha Mio S

JAKARTA PSBB KETAT: Biar Nggak Bingung, Inilah 7 Perbedaan PSBB Dulu dan Sekarang

  Selasa, 15 September 2020   Adi Ginanjar Maulana
PSBB

JAKARTA, AYOBANTEN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan pengetatan. Berlaku sejak Senin kemarin, hal ini bertujuan menekan laju penyebaran Covid-19 di Jakarta yang terus meningkat. Namun, PSBB pengetatan bakal diperpanjang hingga 11 Oktober 2020 jika masih terjadi lonjakan kasus yang signifikan.

Banyak yang bertanya, apa perbedaan penerapan PSBB pengetatan ini pada PSBB yang berlaku 10 April 2020 hingga 4 Juni 2020 lalu? Begini, aturan awal PSBB DKI Jakarta sendiri telah direvisi menjadi Pergub No.88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial berskala besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Meskipun secara umum PSBB pengetatan dengan PSBB sebelumnya hampir sama, yakni mencegah kerumunan massa dengan membatasi berkumpulnya orang-orang di tempat publik, ternyata masing-masing PSBB tersebut memiliki sejumlah perbedaan pengaturan, lho.

Apa saja? Berikut perbedaan PSBB awal dan PSBB pengetatan yang dirangkum Ayojakarta :

1. PSBB awal, perkantoran non-esensial boleh beroperasi 100%. Saat ini, pemangkasan kapasitas tampung maksimal 25%

PSBB pengetatan ini ada penegasan khusus untuk 11 jenis usaha non-esensial yang diiinkan beroperasi agar wajib terapkan kapasitas maksimal 25%. Pada PSBB sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 11 sektor usaha non-esensial yang masih boleh beroperasi100% asal menerapkan protokol kesehatan.

“Di dalam fase 14 September ini, selama dua pekan ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan pembatasan kapasitas 25% pegawai dalam tempat kerja,” jelas Anies dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/9/2020).

Berikut adalah 11 sektor yang masih boleh beroperasi 25% saat PSBB:

1. Kesehatan
2. Bahan pangan dan minuman,
3. Energi
4. Komunikasi dan teknologi informasi
5. Keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia
6. Logistik
7. Perhotelan
8. Konstruksi
9. Industri strategis
10. Pelayanan dasar fasilitas publik dan industri yang ditempatkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu
11. Sektor yang memfasilitasi dukungan sehari-hari

2. Kantor pemerintahan hanya boleh beroperasi 25% dari kapasitas maksimal

Tak hanya untuk perkantoran non-esensial, kantor pemerintahan juga mendapat jatah pembatasan dari Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan sesuaid engan pengaturan menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi terkait mekanisme kerja ASN di zona beresiko tinggi.

Sebelumna, pada PSBB awal kantor pemerintahan masih diizinkan beroperasi penuh dengan menerapkan protokol kesehatan, kini kantor pemerintahan hanya boleh beroperasi maksimal 25%.

3. Tidak seperti PSBB Awal, kini ojek online masih boleh angkut penumpang

Pada PSBB pertama, Pemprov DKI Jakarta tidak mengizinkan ojek online atau ojol mengangkut penumpang dan hanya memperbolehkan layanan pesan antar makanan (Grab Food dan Go-Food) dan pengiriman barang. Kini, layanan ojol itu masih diizinkan mengangkut penumpang di tengah pandemi Covid-19 dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Detail dari aturan aturan ini akan disusun melalui SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Perhubungan,” kata Anies.

4. PSBB awal, mal tutup. Sekarang mal masih boleh buka

Operasional mal atau pusat perbelanjaan yang pada PSBB 10 April hingga 3 Juni 2020 lalu ditutup total dan dibuka khusus hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan sehari-hari, tetapi pada PSBB pengetatan ini tetap diizinkan dengan pembatasan 50% dengan pengecualian pengunjung restoran dan cafe di dalam mal dilarang makan di tempat.

5. Aktivitas ibadah atau keagamaan di tempat ibadah dibatasi

10 April 2020 lalu diberlakukan kegiatan masyarakat untuk beribadah sementara dilakukan di rumah masing-masing. Tujuannya adalah menghindari penularan virus Covid-19 saat di rumah ibadah. Namun, saat ini bagi yang ingin melakukan kegiatan ibadah atau keagamaan di tempat ibadah dibatasi maksimal 50% dari jumlah maksimal.

Meski begitu, Anies membuat pengecualian untuk tempat ibadah yang kerap dikunjungi warga dari luar daerah.

“Tetapi tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas berbagai lokasi dan tempat ibadah di kampong-kampung kompleks yang zona merah itu tidak diizinkan untuk beroperasi,: kata Anies.

6. Keluar masuk Jakarta tidak perlu SIKM

Berbeda dengan pada masa PSBB awal, kini bepergian tak butuh Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Menurut Anies, Pemprov DKI hanya memberlakukan pengetatan pada mobilitas dan kegiatan warga.

“Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak diberlakukan,” kata Anies.

7. Jamin kedisiplinan, PSBB pengetatan berlakukan sanksi progresif bagi yang pelanggar protokol kesehatan

Sanksi dalam PSBB moderat ini akan lebih tegas lagi dengan penambahan penerapan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan atau ketentuan PSBB secara berulang. Sanksi progresif berlaku untuk perorangan dan badan usaha. Dalam PSBB sebelumnya, sanksi progresif ini belum diatur sama sekali.

Dalam Pergub No.79 Tahun 2020 bahwa sanksi maksimal berupa kerja sosial selama empat jam atau denda Rp1 juta bagi individu yang tak memakai masker, sedangkan untuk pelaku usaha akan diberi sanksi penutupan sementara, denda hingga Rp150 juta, hingga pencabutan izin usaha.

Berikut adalah sanksi pelanggaran individu yang tidak memakai masker:

· Satu kali tidak memakai masker: Kerja sosial 1 jam atau denda Rp250 ribu

· Dua kali tidak memakai masker: Kerja sosial 2 jam atau denda Rp500 ribu

· Tiga kali tidak memakai masker: Kerja sosial 3 jam atau denda Rp750 ribu

· Empat kali tidak memakai masker: Kerja sosial 4 jam atau denda Rp1 juta

Berikut adalah sanksi pengaturan pelaku usaha terkait protokol kesehatan:

· Ditemukan kasus positif: Penutupan setidaknya 1 x 24 jam untuk disinfeksi

· Satu kali melanggar protokol kesehatan: Penutupan maksimal 3 x 24 jam

· Dua kali melanggar protokol kesehatan: Denda Rp50 juta

· Tiga kali melanggar protokol kesehatan: Denda Rp100 juta

· Empat kali melanggar protokol kesehatan: Denda Rp150 juta

· Terlambat bayar denda: Pencabutan izin usaha

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar